SUARA.NABIRE - Konsolidasi Masyarakat Adat Pesisir Nabire menggelar Penandatanganan Petisisi bahwa Nabire adalah Saireri dan bukan Meepago, yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 17 Februari 2022, di Pantai MAF Nabire.Kepada awak media ini Kordinator Tim konsolidasi Masyarakat Pesisir, Jhon Wanaha, yang juga merupakan Kepala Suku Besar Oyehe, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada masyarakat Saireri khususnya 6 suku besar yang berada di kabupaten nabire karena sudah berpatisipasi dalam penandatanganan petisi tersebut.
Wanaha juga meminta dukungan doa dan restu sehingga apa yang menjadi niat dan perjuangan mereka bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Ya, kami menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Nabire hari ini bukan ada di daerah Meepago tetapi Nabire adalah Saireri,” demikian tegas Wanaha.
Untuk itu Wanaha meminta agar 7 wilayah adat yang sudah dibuat agar bisa dikaji kembali, dan berharap agar bisa meletakkan wilayah adat sesuai dengan status kultur dan budaya adat di provinsi Papua, khususnya di kabupaten Nabire.
Jhon Wanaha (Kordinator)
Pada tempat yang sama, Ketua Dewan Adat Papua wilayah Nabire, Herman Sayori, membeberkan bahwa hasil akhir penandatanganan petisi tersebut akan disampaikan kepada DPRD kabupaten Nabire untuk dibahas dan dilanjutkan kepada MRP serta DPR Provinsi Papua, yang kemudian diteruskan kepada Presiden RI di Jakarta.
Pada tempat yang sama, Ketua Dewan Adat Papua wilayah Nabire, Herman Sayori, membeberkan bahwa hasil akhir penandatanganan petisi tersebut akan disampaikan kepada DPRD kabupaten Nabire untuk dibahas dan dilanjutkan kepada MRP serta DPR Provinsi Papua, yang kemudian diteruskan kepada Presiden RI di Jakarta.
Herman Sayori (Ketua Dewan Adat Papua wilayah Nabire)
Sayori juga menyampaikan ungkapan terimakasihnya kepada semua pihak yang sudah terlibat sebagai masyarakat Saireri yang berada di Nabire dalam penandatanganan petisi tersebut.
“Kami tetap menjaga persaudaraan kami dengan Meepago, tetapi kami minta disini untuk meletakan status Nabire itu Saireri secara benar. Karena sudah sekian lama hak-hak kami seperti hak politik, hak kebudayaan, hak ekonomi apalagi dengan sumber daya alam kami, semuanya terpasung,” demikian tutur Sayori
Editor: Da'i Tonchi Numberi
Mundur sepuluh langkah, bodok.. Hahaaa
BalasHapus